JAKARTA - Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan strategi besar untuk pemulihan infrastruktur transportasi yang terdampak bencana. Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, mengusulkan anggaran sebesar Rp1,472 triliun hingga 2028 untuk penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
Fokus Penanganan dan Prioritas Tahun 2026
Dudy menjelaskan bahwa anggaran ini difokuskan untuk memulihkan sekaligus memperkuat jaringan transportasi nasional. Penanganan mencakup pemulihan arus lalu lintas, rehabilitasi terminal, perbaikan prasarana perkeretaapian, serta peningkatan fasilitas bandar udara.
Pada tahun 2026, prioritas penanganan difokuskan pada fase awal pascabencana. Kementerian memperkirakan alokasi sebesar Rp60,58 miliar untuk tanggap darurat dan Rp129,32 miliar untuk rehabilitasi serta rekonstruksi awal.
"Pendanaan tahun 2026 memanfaatkan rincian output khusus prioritas direktif Presiden, sedangkan kebutuhan tahun 2027-2028 akan diusulkan ke DIPA tahun anggaran 2027-2028," kata Dudy dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI.
Alokasi Anggaran Berdasarkan Sektor Transportasi
Berdasarkan sektor transportasi, kebutuhan anggaran terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Total alokasi untuk sektor ini mencapai Rp702,13 miliar untuk pemulihan jalur kereta dan prasarana pendukungnya.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga menerima alokasi signifikan. Besaran anggaran mencapai Rp589,15 miliar untuk perbaikan bandara, navigasi udara, dan fasilitas penerbangan yang terdampak bencana.
Selain itu, sektor transportasi laut dan darat juga masuk dalam rencana rehabilitasi. Namun, alokasi untuk kedua sektor ini relatif lebih kecil dibandingkan perkeretaapian dan perhubungan udara.
Strategi Pemulihan Infrastruktur Pascabencana
Pendekatan pemulihan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi. Tahap pertama menitikberatkan pada tanggap darurat untuk menjaga kelancaran transportasi segera setelah bencana terjadi.
Tahap berikutnya mencakup rehabilitasi dan rekonstruksi awal. Langkah ini memastikan infrastruktur yang rusak dapat difungsikan kembali dengan aman dan efisien.
Kementerian Perhubungan menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan operator transportasi menjadi kunci keberhasilan pemulihan pascabencana.
Investasi jangka panjang juga menjadi bagian dari strategi. Pemulihan infrastruktur tidak hanya untuk kembali normal, tetapi juga diperkuat agar lebih tahan terhadap bencana di masa depan.
Dampak dan Harapan Pemulihan Transportasi
Pemulihan transportasi pascabencana diharapkan menjaga mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap lancar. Infrastruktur yang pulih dengan cepat juga membantu perekonomian daerah terdampak bencana untuk bangkit lebih cepat.
Alokasi anggaran yang jelas dan rinci diharapkan mencegah hambatan birokrasi. Dengan pendanaan yang cukup, proses rekonstruksi dapat dilakukan tepat waktu sesuai prioritas dan kebutuhan lapangan.
Menteri Dudy menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan arahan Presiden. Fokus pemerintah adalah memastikan transportasi publik tetap andal dan aman bagi masyarakat, terutama setelah bencana besar.
Pemulihan yang cepat juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem transportasi nasional. Masyarakat dapat merasa aman menggunakan moda transportasi meski wilayah mereka baru saja terdampak bencana.
Selain itu, pemulihan transportasi mendukung program pembangunan nasional secara berkelanjutan. Infrastruktur yang kuat menjadi tulang punggung mobilitas, perdagangan, dan konektivitas antarwilayah di Indonesia.
Kementerian Perhubungan memonitor semua tahapan pemulihan secara ketat. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Pendekatan ini menekankan transparansi dan akuntabilitas. Laporan progres rehabilitasi dan rekonstruksi disampaikan secara reguler kepada publik dan DPR RI untuk memastikan pemanfaatan anggaran optimal.
Secara keseluruhan, rencana pemulihan ini menunjukkan komitmen pemerintah menjaga kelancaran transportasi. Dengan alokasi Rp1,472 triliun, Kemenhub optimistis dapat menyiapkan sistem transportasi yang lebih tangguh pascabencana.
Peningkatan fasilitas bandara, terminal, jalur kereta, dan jalan tol menjadi prioritas utama. Tujuannya agar masyarakat dan sektor ekonomi kembali bergerak lancar dalam waktu relatif singkat.
Melalui langkah-langkah tersebut, Kemenhub juga mendorong inovasi dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi dan metode konstruksi modern diharapkan mempercepat pemulihan sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur.
Pendanaan yang direncanakan hingga 2028 memastikan keberlanjutan pemulihan. Tidak hanya memulihkan kerusakan saat ini, tetapi juga menyiapkan infrastruktur yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Kesiapan menghadapi bencana menjadi bagian dari strategi mitigasi nasional. Infrastruktur transportasi yang kuat akan mengurangi risiko gangguan logistik dan meminimalkan dampak sosial ekonomi dari bencana.
Dengan rencana yang terstruktur ini, Indonesia menegaskan komitmennya membangun transportasi publik yang aman, andal, dan tangguh. Semua sektor transportasi dipulihkan secara berkesinambungan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan ekonomi nasional.